Menteri Wihaji Lakukan Penguatan Tim Pendamping Keluarga di Cilegon

Cilegon – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia (BKKBN RI), Wihaji melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Cilegon, Kamis 5 Februari 2026. Dalam kunjungannya itu, Wihaji disambut langsung Wali Kota Cilegon, Robinsar dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, serta ratusan kader yang ada di Kota Cilegon.

Wihaji mengaku kedatangannya ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam rangka melakukan penguatan terhadap Tim Pendamping Keluarga (TPK). Yang mana saat ini di Indonesia sudah ada sekitar 597.662 TPK dan salah satunya ada di Kota Cilegon.

“Kebetulan ini tentang penguatan pendamping keluarga yang disebut TPK. Di Indonesia kita punya 597.662 TPK dan salah satunya ada di Kota Cilegon,” ujar Wihaji.

Wihaji menyatakan, petugas TPK saat ini mendapatkan tugas baru dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Perintah baru itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 pasal 47 tentang Tim Pendamping Keluarga agar mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita non Paud.

“Kenapa perlu dikumpulkan, ada beberapa penguatan. Karena kita mendapatkan perintah baru dari bapak Presiden (Prabowo Subianto). Sehingga kedatangan saya di sini untuk menjelaskan Perpres baru Nomor 115 pasal 47 kita yang mempunyai tim pendamping keluarga diminta untuk mendiskusikan program MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non Paud,” ucap Wihaji.

Namun demikian, Wihaji menyampaikan, terkait hal tersebut saat ini ada yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ada yang masih melakukan pendataan dan ada juga yang masih melakukan percobaan. Namun, khusus di Kota Cilegon, berdasarkan hasil laporan Wali Kota Cilegon, Robinsar, saat ini sudah ada sekitar 30 lebih SPPG diharapkan salah satunya dapat digunakan untuk MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita non Paud.

“Dari distribusi itu pak kok ada yang belum dapat? Karena memang belum ada yang dapat dari SPPG ya, adanya memang lagi pendataan, dan ada juga yang lagi percobaan,” katanya.